PEMBACA ONLINE
 |
| Warga Lanjut usia (Lansia) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah |
Bogor - Warga Klapanunggal, Kabupaten Bogor melaporkan adanya pemotongan dana bantuan sosial atau bansos tunai yang diduga dilakukan pemerintah desa setempat kepada Kepolisian Resor Bogor.
Tati, 62 tahun, seorang warga Klapanunggal mengatakan penyunatan terjadi sesaat setelah mereka menerima bansos tunai yang dicairkan di Kantor Pos.
"Sepulang dari Kantor Pos kami digiring ke sekolahan, di sana sudah ada petugas desa dan para RT. Lalu BST kami di sunat hingga 300 ribu," kata Tati seusai melaporkan kejadian di Mapolres Bogor, Senin 19 April 2021.
Tati menyebut saat diminta untuk dipotong bansos tunainya, warga menolak karena mereka merasa itu hak utuh bagi mereka selalu keluarga penerima manfaat atau KPM
Kedua, Tati mengatakan tidak ada pembicaraan sebelumnya dari Pemerintah Desa atau pengurus RT perihal pemotongan itu akan dilakukan dan dana potongannya dibagikan kepada masyarakat yang tidak menerima.
Merasa haknya dirampas, Tati dan beberapa warga Klapanunggal lainnya melaporkan peristiwa itu ke polisi. "Kami kan menerima Rp 600 ribu, dipotong sampai Rp 300 ribu. Kami tak terima," ujar dia.
Kepala Urusan Perencanaan Desa Klapanunggal Asep Sumiwan membantah tudingan penyunatan itu. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan itu dilakukan agar kelompok penerima manfaat yang belum mendapatkan bansos tunai bisa ikut merasakan bantuan tersebut.
Asep mengatakan, pemotongan tersebut dilakukan karena ada sebagian kelompok miskin yang tidak mendapat bansos tunai di wilayah itu. Sehingga agar pembagian bantuan itu merata, warga yang telah mendapat dipotong untuk kemudian dibagi rata kepada penduduk miskin yang belum mendapat.
"Kami juga lakukan musyawarah desa dulu perihal pemotongan ini, untuk kemudian dibagikan kepada warga yang tidak menerima," ucap Asep.
Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih mengaku geram mendengar kabar adanya pemotongan bansos tunai tersebut. Kosasih mengatakan dengan dalih apa pun Pemerintah Desa tidak boleh memotong atau mengurangi bantuan tersebut.
"Kami sedang mengumpulkan data," ujar Kosasih yang berencana memanggil perangkat desa perihal pemotongan dana bansos tunai tersebut.(Tempo/*)