Tak Terima Hasil Putusan Panitia Calon BPD Tanjung Ilir Ajukan Gugatan -->
POPULER

Tak Terima Hasil Putusan Panitia Calon BPD Tanjung Ilir Ajukan Gugatan

Senin, 14 September 2020, 09.04 WIB
PEMBACA ONLINE Free website counter


Tak Terima Hasil Putusan Panitia Calon BPD Tanjung Ilir Ajukan Gugatan

Kepala Desa: Ada aturan yang lebih tinggi secara hukum yaitu Perda dan Perbub bukan tata tertib

Merangin - globalinvestigasinews.com
14/09/2020

Desa Tanjung llir Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi telah laksanakan Pemilihan Calon Anggota BPD  periode 2020 -2026 pada tanggal 26/08/2020 yang terdiri dari tiga dusun untuk daerah pemilihan. Dalam pemilihan ini untuk memperebutkan lima kursi, empat kursi untuk keterwakilan wilayah dan satu kursi untuk keterwakilan Perempuan. 


Sesuai dengan Perda nomor 04 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati nomor 08 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa, maka Panitia Pengisian Anggota BPD desa Tanjung Ilir menjalankan tugas dan kewenanganya sesuai amanat yang tertuang dalam perda dan perbub tersebut. Mulai dari proses pendaftaran calon, pembuatan tata tertib, pelaksanaan dan sampai pada penetapan anggota terpilih serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan. 

Tentunya proses pengisian Calon Anggota BPD tidaklah mudah,  selain  banyak menyita waktu dan tenaga tentunya hal ini tidak sedikit menuai kritikan bahkan kalau ada "sengketa pemilu" panitia akan dituntut untuk bisa menyelesaikanya. 

Hal ini seperti adanya gugatan dari salah seorang calon berinisial HS yang sudah di tembuskan sampai ke Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten yang sebelumnya gugatan keberatanya telah di layangkan ke Panitia, Kepala Desa dan Camat. " Saya ajukan gugatan karena saya nilai Panitia telah mengangkangi Perda dan Perbub yang mengatur perihal Pemilihan BPD, salah satu poinnya adalah disebutkan bahwa daerah pemilihan yang penduduknya lebih banyak dari yang lain, maka dapil ini mendapatkan kuota dua kursi. Tapi hal ini tidak di laksanakan oleh panitia, sedangkan saya mendapatkan suara terbanyak kedua di dapil ini, kalau menilik dari perda dan perbub maka saya lolos untuk menduduki kursi kedua sesuai ketentuan, dan panitia tidak meloloskan saya karena adanya tata tertib yang telah di sepakati bersama menurut panitia. " terang HS.

Di sisi lain sebagai ketua panitia H. Mukhtar menjelaskan bahwa pihaknya tidak sedikitpun menyalahi aturan baik itu Perda ataupun Perbub dan semua sesuai dengan tahapan serta kesepakatan dan keputusan panitia. " Biasalah kalau ada hal hal yang tidak berkenan,  semua sudah melalui proses dan tahapan, bahkan tata tertib dan sosialisasi sudah jadi kesepakatan bersama, kita ikuti aturan yang ada tidak ada yang keluar dari ketentuan, kita menjunjung tinggi azas keadilan dan kearifan lokal, tidak ada yang keluar dari ketentuan, " beber H. Mukhtar sebagai ketua panitia. 

Sedangkan Kepala Desa Tanjung llir Jufri ketika di mintai keterangannya, menyampaikan  bahwa HS yang menyampaikan gugatannya adalah hal kewajaran dan merupakan sebuah proses dalam berdemokrasi karena adanya hal hal yang belum di penuhi dan dilaksanakan oleh Panitia," Panitia disini seharusnya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku bukan terpaku dengan aturan tata tertib yang di buat, harus di ingat bahwa ada Perda dan Perbub yang menjadi aturan yang lebih tinggi," jelas Jufri. 

Seperti di ketahui bahwa HS menyampaikan gugatanya karena Panitia sudah keluar dari aturan yang ada dalam Perda nomor 04 tahun 2018 dan Perbub nomor 08 tahun 2018 dan sudah di sampaikan kepada Panitia, Kepala Desa da Camat, " Gugatan saya sudah saya layangkan sampai ke Pemerintahan Kabupaten, " tambahnya. 
(bersambung) 
(FikGlobalinews)

Sedang Populer