PEMBACA ONLINE
Pandemi Covid 19 Meningkat Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Meminta Pilkada Serentak Di Tunda
Jakarta - Narasumber Diskusi MPR Rumah kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Fachrul Razi MIP Meminta Menunda Pilkada Serentak 2020.
Dalam Sesi Diskusi tersebut Senator Fachrul Razi secara gamblang dan tegas Menolak pelaksaaan. Pilkada serentak menyikapi data statistik covid 19 meningkat.
"Pertama, saya jelaskan saat ini bahwa secara data statistik peningkatan covid sangat luar biasa menyerang daerah daerah yang selama ini kita katakan aman sudah menunjukkan daerah basis (Claster) tinggi.kata Fahru Razi di Media center komplek Parlemen Senayan Senin (24/08/2020).
Adapun Hasil kunjungan kedaerah daerah yang saat ini masih kewalahan dengan kondisi Covid 19 saat ini,dengan anggaran yang sangat luar biasa dibutuhkan buat Pilkada.adanya pandemi Covid 19, dalam penerapan demokrasi elektoral harus menerapkan protokol kesehatan yang konsekuensinya tambahan biaya.
” Sehingga memang hari ini ketakutan rezim ketakutan beberapa pihak saja apabila pilkada tidak dilaksanakan seakan akan kita merusak demokrasi, demokrasi mana,yang dirusak,Seakan akan ada penyerapan anggaran, anggaran mana yang diserap, ini sepertinya ada sebuah dinamika menurut saya yang tidak semestinya kita pikirkan disaat kondisi Indonesia berada didalam kondisi yang perlu kita perhatikan, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada kekuasaan politik, itu kuncinya ” ucap senator Garis keras tersebut.
Semakin hari presentasi jumlah hari ke hari kontestan dan bahkan penyelenggara pilkada pun panitia sudah banyak yang terkena kita itu seakan akan menutup mata, bagi kami komite I itu adalah nyawa yang harus kita selamatkan Terang senator dalam paparannya tersebut.
” Bayangkan ada kita berbicara ada kuranglebih 105 juta rakyat Indonesia yang terancam karena pilkada itu dilaksanakan dipaksakan, akibat nafsu keingingan pemimpin apa substansinya apa esensinya. karena apa kita utamakan keselamatan rakyat itu lebih penting.
Ditekan anggaran daerah menurut catatan kita ada anggaran pilkada 4.7 Trilliun yang ingin diminta ditambahkan dari total anggaran 9,9 triliun. ” ini ada apa.? yang diinginkan oleh para petahana petahana adalah dipercepat karena mereka dengan anggaran itu menyalurkan bantuan secara masif kepada target target suara mereka di daerah tersebut, dimana demokrasi itu. ” jelasnya.
” Kita menghadapi ‘mereka mereka’ ini berkampanye secara virtual sementara kepala daerah petahana yang sahabat politiknya ingin bertahan dengan periode yang kedua itu memaksakan, Bukan hanya untuk kepentingan elit saat ini, hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan celakanya ini ada permainan dinasti politik yang dipersiapkan hanya untuk mempertahankan dinasti politik, jangan jadikan pilkada untuk merampok demi kepentingan elit elit. pungkasnya” . (**)